Tim hukum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, meminta hakim tunggal praperadilan PN Jaksel memberikan putusan yang adil.

Permintaan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Febrie, Hermawanto, seusai sidang lanjutan dengan agenda penyerahan kesimpulan di PN Jaksel.

Ia mengapresiasi seluruh proses persidangan yang telah berjalan serta menyampaikan terima kasih kepada termohon yang selalu hadir tepat waktu.

Sidang praperadilan ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menguji prosedur hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka.

Hermawanto juga menyoroti pesan majelis hakim yang meminta agar tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan.

Pesan tersebut diharapkan membuat hakim mengambil keputusan secara independen, merdeka, dan seadil-adilnya.

Dalam permohonannya, kubu Febrie mendalilkan bahwa tindak pidana asal yang menjadi dasar penetapan tersangka belum jelas.

Sejumlah aset yang dikaitkan dengan Febrie dinilai tidak dapat dilepaskan dari persoalan tindak pidana asal tersebut.

Dokumen penetapan tersangka yang diuji dalam persidangan disebut tidak mencantumkan tindak pidana asal secara jelas.

Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang memerlukan tindak pidana asal.

Karenanya, kubu pemohon meminta hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang muncul selama persidangan dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, pihak Kejagung sebelumnya menegaskan bahwa pernyataan Febrie soal tindak pidana asal yang belum jelas adalah sangat keliru.

Kejagung menyatakan penetapan tersangka telah secara tegas menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.

Penyidikan TPPU juga disebut tidak harus menunggu terlebih dahulu pembuktian tindak pidana asal secara tuntas.

Isi surat penetapan tersangka dalam diktum menimbang huruf b menyatakan perkara yang disidik adalah dugaan TPPU.

Kejagung merasa heran karena Febrie dalam gugatannya sebenarnya mengakui penetapan tersangka memuat dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, Febrie kemudian mempersoalkan cakupan serta tempus delicti dari perkara tersebut di persidangan.

Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalil pemohon bertentangan dengan dokumen yang diajukan dan dikutip sendiri oleh mereka.