Sidang Praperadilan Febrie Adriansyah, Tim Hukum Harapkan Putusan Adil
Tim hukum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, meminta hakim tunggal praperadilan PN Jaksel memberikan putusan yang adil.
Permintaan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Febrie, Hermawanto, seusai sidang lanjutan dengan agenda penyerahan kesimpulan di PN Jaksel.
Ia mengapresiasi seluruh proses persidangan yang telah berjalan serta menyampaikan terima kasih kepada termohon yang selalu hadir tepat waktu.
Sidang praperadilan ini dinilai sebagai bentuk keseriusan dalam menguji prosedur hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka.
Hermawanto juga menyoroti pesan majelis hakim yang meminta agar tidak ada pihak yang melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan.
Pesan tersebut diharapkan membuat hakim mengambil keputusan secara independen, merdeka, dan seadil-adilnya.
Dalam permohonannya, kubu Febrie mendalilkan bahwa tindak pidana asal yang menjadi dasar penetapan tersangka belum jelas.
Sejumlah aset yang dikaitkan dengan Febrie dinilai tidak dapat dilepaskan dari persoalan tindak pidana asal tersebut.
Dokumen penetapan tersangka yang diuji dalam persidangan disebut tidak mencantumkan tindak pidana asal secara jelas.
Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang memerlukan tindak pidana asal.
Karenanya, kubu pemohon meminta hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang muncul selama persidangan dalam mengambil keputusan.
Sementara itu, pihak Kejagung sebelumnya menegaskan bahwa pernyataan Febrie soal tindak pidana asal yang belum jelas adalah sangat keliru.
Kejagung menyatakan penetapan tersangka telah secara tegas menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.
Penyidikan TPPU juga disebut tidak harus menunggu terlebih dahulu pembuktian tindak pidana asal secara tuntas.
Isi surat penetapan tersangka dalam diktum menimbang huruf b menyatakan perkara yang disidik adalah dugaan TPPU.
Kejagung merasa heran karena Febrie dalam gugatannya sebenarnya mengakui penetapan tersangka memuat dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi.
Meskipun demikian, Febrie kemudian mempersoalkan cakupan serta tempus delicti dari perkara tersebut di persidangan.
Oleh sebab itu, Kejagung menilai dalil pemohon bertentangan dengan dokumen yang diajukan dan dikutip sendiri oleh mereka.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






