Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap penguatan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan bahwa lembaganya bakal memaksimalkan peran sebagai pusat intelijen keuangan.

Langkah strategis tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan anggaran lembaga tersebut hingga lebih dari 100 persen.

Tambahan dana ini difokuskan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang merugikan negara serta masyarakat.

Dalam Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, pemerintah menetapkan pagu indikatif PPATK sebesar Rp253,3 miliar.

Sementara itu, lembaga tersebut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp516,4 miliar sehingga total kebutuhan mencapai Rp769,8 miliar.

Salah satu fokus utama pengawasan keuangan ini adalah pemberantasan judi online yang meresahkan publik.

Perputaran dana judi online tercatat sekitar Rp359,81 triliun pada 2024 dan turun menjadi sekitar Rp286,84 triliun atau 20,3 persen pada 2025.

Jumlah deposit yang tercatat mencapai sekitar Rp34 triliun pada 2024 dan naik menjadi Rp51,3 triliun pada 2025.

Memasuki Semester I 2026, jumlah deposit tercatat berada di angka sekitar Rp22 triliun.

Upaya penindakan turut dibarengi dengan penghentian transaksi terhadap 5.762 rekening bandar judi online.

Dana judi online sebesar Rp588,62 miliar juga telah disita untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain penindakan, kerja intelijen keuangan turut mendukung proses penegakan hukum secara luas.

Sepanjang 2025 hingga Semester I 2026, PPATK telah menyampaikan sebanyak 1.479 Hasil Analisis kepada aparat penegak hukum.

Pada periode yang sama, PPATK menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan untuk mendukung penanganan berbagai tindak pidana.

Kontribusi kerja lembaga ini juga menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,27 triliun sepanjang 2020 hingga Juni 2026.

Ivan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kapasitas melalui kolaborasi lintas lembaga, kementerian, aparat penegak hukum, dan industri keuangan.

Penguatan ini juga semakin mendapat pengakuan di tingkat internasional.