Tim hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa proses hukum kasus Tindak Pidana Pencucian Uang melanggar prinsip due process of law.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Febrie, Alfons Kurnia, usai mengikuti sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu.

Alfons menilai bahwa keadilan prosedural telah tercederai karena terdapat pengabaian terhadap hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh seorang tersangka.

Salah satu poin utama yang disoroti oleh tim kuasa hukum adalah kewenangan penyidik dalam melakukan penetapan status tersangka terhadap klien mereka.

Menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung, penetapan seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara ketat oleh pihak yang memiliki kewenangan sah.

Selain masalah penetapan tersangka, tim hukum juga mempertanyakan alasan objektif dan subjektif dari penyidik yang memutuskan untuk melakukan penahanan.

Potensi tersangka melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti semestinya diuji secara mendalam sebelum tindakan penahanan benar-benar dilakukan.

Alfons menegaskan bahwa prinsip fair trial harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia ketimbang semata-mata mengejar target penghukuman.

Pihaknya lantas meminta hakim tunggal praperadilan agar mempertimbangkan seluruh dugaan pelanggaran prosedur tersebut ketika mengambil keputusan akhir.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung selaku pihak termohon dalam persidangan sebelumnya telah membeberkan alasan di balik penahanan Febrie.

Tim hukum Kejagung menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh pemohon saat pemeriksaan tersangka tidak bersesuaian dengan fakta temuan penyidik.