Praperadilan Febrie Adriansyah terkait penggeledahan rumah di Sentul menghadirkan perdebatan hukum yang cukup tajam.

Sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menyoroti prosedur administrasi penerbitan surat izin.

M. Arif Setiawan selaku ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia hadir memberikan keterangan penting.

Ia menilai ada kekeliruan administrasi karena terdapat dua surat yang diajukan penyidik kepada pengadilan berbeda.

Permohonan izin tersebut diajukan untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya tetapi melalui proses yang tidak sesuai.

Menurut pandangan ahli tersebut, penggeledahan yang dilakukan menjadi tidak sah secara hukum.

Konsekuensi dari prosedur yang cacat ini membuat barang-barang hasil penyitaan tidak bisa dipakai sebagai alat bukti.

Di sisi lain, pihak Mabes Polri memberikan tanggapan tegas mengenai rangkaian tindakan penyidik.

Brigjen Veris Septriansyah menyatakan seluruh kegiatan penggeledahan dan penyitaan sudah berjalan sesuai aturan.

Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri itu menyebut tindakan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat.

Seluruh proses hukum yang berjalan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP.

Sidang praperadilan ini masih terus bergulir untuk menguji keabsahan langkah hukum yang diambil penyidik.

Klaim Kesesuaian Aturan dari Mabes Polri

Kepala Biro Bantuan Hukum Mabes Polri, Brigjen Veris Septriansyah, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipidkor dan Polda Metro Jaya telah mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP.

Veris juga mengklaim bahwa keterangan dari ahli yang dihadirkan pemohon turut mengamini keabsahan tindakan penyidik, di mana penyitaan dan penggeledahan dinilai sah selama memiliki relevansi dengan perkara yang diselidiki.