Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Listyo Sigit merupakan salah satu tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan lembaganya bakal menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut.

Isir menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo dalam proses hukum kasus penyadapan ilegal ini.

Perangkat komisi sidang tersebut nantinya akan ditentukan langsung oleh Kapolri.

Sementara itu, sidang etik terhadap tersangka lainnya belum bisa dilakukan karena masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.

Jadwal sidang etik lanjutan tersebut direncanakan berlangsung pada minggu depan.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dulu menjalani sidang etik terkait kasus yang sama.

Sanksi Eks Pejabat Polri dan Temuan Korban Lain

Dalam persidangan sebelumnya, Irjen Ahrie Sonta diputuskan dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta dipecat sebagai anggota Polri.

Perbuatan itu dilakukan Ahrie saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia disebut menggunakan kewenangan akses perangkat teknologi secara tidak profesional.

Bareskrim Polri total telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini.

Selain Listyo dan Ahrie, tersangka lainnya adalah Irjen Eko Hadi Santoso serta Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP serta UU ITE.

Temuan awal polisi juga mengungkap adanya korban penyadapan lain mulai dari menteri, tokoh politik, hingga pengusaha.

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi bahkan mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.