Advokat senior Denny Indrayana mempertimbangkan untuk kembali hadir dalam persidangan di PTUN.

Langkah tersebut diambil guna merespons rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuka dokumen pendidikannya.

Sebelumnya, Denny sempat mencabut perkara gugatan tersebut di PTUN menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Denny menduga rencana perlawanan Gibran di pengadilan akan melalui perkara gugatan yang diajukan oleh Mercy Sihombing.

Sebagai kuasa hukum, ia menilai langkah perlawanan pihak wakil presiden tersebut sebagai tindakan yang keliru.

Kendati demikian, pihaknya tetap membuka opsi untuk hadir di persidangan apabila memang diperlukan.

Di sisi lain, Denny juga memperhatikan pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra terkait rencana kasasi.

Pihaknya berencana berkoordinasi dengan pemohon kasasi MA untuk bersurat ke Kemendikdasmen agar putusan segera dieksekusi.

Menurut Undang-Undang Administrasi Negara, pemerintah diwajibkan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Gibran menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen guna mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.

Pandangan Hukum Terkait Rencana Peninjauan Kembali

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, Denny menilai upaya perlawanan hukum yang ditempuh melalui pengadilan maupun rencana pengajuan peninjauan kembali tidak sejalan dengan aturan tata negara yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk menghadapi persoalan tersebut di pengadilan serta menyiapkan seluruh dokumen pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait.