Mabes Polri resmi menetapkan tiga anggota kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Tiga oknum tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, dan EH yang menjabat sebagai perwira tinggi di lingkungan kepolisian.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan para tersangka sejauh ini belum dikenakan jeratan hukum terkait pasal dugaan makar.

Menurut Yusril, penyidik kepolisian memandang perbuatan para tersangka belum mengarah pada indikasi tindakan makar.

Tiga kategori makar dalam KUHP mencakup makar terhadap presiden, pemerintah, maupun kegiatan untuk memisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini fokus penyidikan diarahkan pada pelanggaran terkait penyadapan atau intersepsi serta akses ilegal.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara hingga 10 tahun.

Selain itu, mereka juga dihadapkan pada Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta ketentuan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyebutkan bahwa modus operandi dilakukan melalui penyadapan nomor tanpa prosedur sah sepanjang kurun waktu 2025-2026.

Aparat kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti berupa sebelas unit telepon genggam, sebuah iPad, dan empat buah flashdisk.