Pemerintah berencana memasukkan para pelaku usaha mikro ke dalam keanggotaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia secara otomatis.

Kebijakan tersebut akan resmi berlaku setelah proses revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin selesai.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurahman menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan pimpinan Kadin Indonesia di Jakarta Selatan.

Pengusaha mikro yang sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha nantinya langsung diakui sebagai anggota Kadin tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Langkah ini dirancang agar pelaku usaha besar yang bernaung di bawah Kadin bisa membimbing pengusaha agar bisa naik kelas.

Keuntungan dari keanggotaan ini meliputi akses ke program pemberdayaan dan pembinaan ekosistem kewirausahaan yang dimiliki Kadin.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pihaknya sedang membahas Daftar Inventarisasi Masalah revisi UU Kadin bersama pemerintah.

Organisasi tersebut ingin menghapus stigma bahwa Kadin hanya mewadahi pengusaha kelas atas atau puluhan ribu perusahaan teratas.

Kadin ingin merangkul lebih dari 60 juta pengusaha di seluruh tanah air yang sebagian besar didominasi oleh pelaku UMKM.

Keterlibatan aktif UMKM dinilai dapat membantu membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah melalui pendampingan nyata.