Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melaksanakan pemusnahan Barang Kena Cukai ilegal yang mencakup rokok serta minuman keras.

Total nilai barang ilegal yang dimusnahkan tersebut mencapai Rp20,18 miliar dari hasil rangkaian penindakan operasi.

Operasi penindakan tersebut dijalankan secara intensif selama periode tahun 2025 hingga bulan Juli 2026.

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi menyampaikan rincian barang yang dimusnahkan.

Barang bukti itu terdiri atas hasil tembakau ilegal sebanyak 12.979.847 batang dan 28.263,7 gram.

Selain itu, petugas juga memusnahkan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 1.506 botol atau setara 901,93 liter.

Hendri menyatakan bahwa tindakan pemusnahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas hasil penindakan yang dilakukan.

Langkah tersebut juga berfungsi sebagai upaya melindungi masyarakat luas dari peredaran barang ilegal.

Operasi terhadap barang kena cukai ilegal ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum di wilayah Jakarta.

Dari rangkaian penindakan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp11,81 miliar.

Hendri menyebutkan bahwa peredaran barang ilegal tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum.

Aktivitas ilegal ini juga berpotensi menekan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Pihak Bea Cukai Jakarta berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait guna mencegah peredaran barang ilegal.

Upaya ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara dan iklim usaha.

Pelaksanaan pemusnahan ini melibatkan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Instansi lain yang turut berpartisipasi meliputi Polisi Militer Kodam Jayakarta dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga ambil bagian dalam proses tersebut.

Seluruh barang bukti itu telah ditetapkan statusnya sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Penetapan status tersebut didasarkan pada 99 Keputusan BMMN yang telah memperoleh persetujuan pemusnahan.

Sebagian perkara hukum terkait pelanggaran ini juga telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium.

Penyelesaian melalui mekanisme tersebut menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp1,09 miliar.