Pemerintah mulai memberikan gambaran terkait aturan tarif baru yang akan diterapkan pada layanan transportasi daring dalam waktu dekat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan rincian mengenai skema komisi ojek online khusus untuk pengantaran makanan serta barang.

Menurut penjelasan Nezar di Jakarta, pembagian besaran komisi untuk layanan membawa penumpang berada di angka 92 dan 8 persen.

Namun, ketentuan tersebut memiliki fleksibilitas tersendiri apabila diterapkan pada aktivitas pengantaran barang dan juga makanan.

Pihak kementerian belum menyebutkan secara gamblang angka pasti yang nantinya bakal ditetapkan secara resmi.

Penentuan skema tarif tersebut memerlukan analisis mendalam terhadap proses bisnis serta algoritma yang disusun oleh masing-masing platform.

Proses pengantaran barang melibatkan banyak komponen teknis penting seperti penanganan barang, dimensi, hingga kemasan produk.

Sejumlah faktor risiko seperti keterlambatan pengiriman serta kondisi cuaca buruk juga wajib dimasukkan ke dalam perhitungan matang.

Selain itu, pemerintah turut mendalami bagaimana pihak platform mengenakan biaya layanan tambahan kepada para pengguna.

Seluruh rangkaian perhitungan ini diharapkan mampu menghasilkan formula yang adil bagi pengemudi maupun pihak aplikator.

Pengemudi ojek daring bisa mendapatkan hak secara layak, sementara platform tetap memperoleh margin keuntungan yang pantas.

Aturan lengkap yang berbentuk peraturan presiden ini ditargetkan terbit paling lambat pada awal September 2026.