Aturan Pajak Baru, Platform Kripto Wajib Lapor Domisili Nasabah
Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan baru bagi seluruh penyedia jasa aset kripto di dalam negeri.
Lembaga tersebut mewajibkan platform kripto mengumpulkan serta melaporkan informasi domisili pemilik aset.
Kebijakan ini memungkinkan otoritas pajak memperoleh akses langsung terhadap informasi keuangan pemilik aset digital.
Penerapan aturan tersebut mengandalkan mekanisme Crypto-Asset Reporting Framework yang mulai diintegrasikan.
Ketentuan resminya tertuang secara mendetail dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-5/PJ/2026 yang diterbitkan.
Pengumuman itu mengatur kewajiban perolehan formulir pernyataan diri yang valid bagi setiap pengguna.
Penyedia jasa pelapor diwajibkan menyampaikan laporan informasi rekening keuangan secara otomatis kepada negara.
Laporan tersebut mencakup informasi mengenai aset kripto relevan milik nasabah yang bertransaksi.
Ketentuan hukum pelaksanaan aturan ini merujuk pada Pasal 2 ayat PMK-108/2025 yang berlaku.
Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh memperoleh akses informasi keuangan perpajakan.
Platform terkait wajib menjalankan prosedur identifikasi rekening keuangan atau due diligence.
Prosedur tersebut harus mematuhi seluruh ketentuan baku yang diatur dalam kerangka CARF.
Penyedia jasa wajib meminta formulir pernyataan diri yang valid dari setiap calon pengguna.
Formulir tersebut harus menjadi dokumen terpisah dari proses pembukaan akun perdagangan.
Pengelola platform juga wajib mengklarifikasi kewajaran serta validitas informasi dalam pernyataan.
Klarifikasi mengacu pada dokumen pendukung anti-pencucian uang serta prinsip mengenal nasabah.
Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, platform menentukan negara domisili pengguna aset.
Penyedia jasa wajib menyelenggarakan, menyimpan, serta memelihara seluruh dokumentasi pernyataan diri.
Pernyataan diri pengguna harus ditandatangani atau diberikan afirmasi secara sungguh-sungguh.
Dokumen tersebut juga harus mencantumkan tanggal perolehan secara jelas dan akurat.
Seluruh ketentuan ini memperkuat akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan nasional.
Update Terbaru
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB
Sinopsis Line of Duty di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:18 WIB






