Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan aturan baru bagi seluruh penyedia jasa aset kripto di dalam negeri.

Lembaga tersebut mewajibkan platform kripto mengumpulkan serta melaporkan informasi domisili pemilik aset.

Kebijakan ini memungkinkan otoritas pajak memperoleh akses langsung terhadap informasi keuangan pemilik aset digital.

Penerapan aturan tersebut mengandalkan mekanisme Crypto-Asset Reporting Framework yang mulai diintegrasikan.

Ketentuan resminya tertuang secara mendetail dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-5/PJ/2026 yang diterbitkan.

Pengumuman itu mengatur kewajiban perolehan formulir pernyataan diri yang valid bagi setiap pengguna.

Penyedia jasa pelapor diwajibkan menyampaikan laporan informasi rekening keuangan secara otomatis kepada negara.

Laporan tersebut mencakup informasi mengenai aset kripto relevan milik nasabah yang bertransaksi.

Ketentuan hukum pelaksanaan aturan ini merujuk pada Pasal 2 ayat PMK-108/2025 yang berlaku.

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan penuh memperoleh akses informasi keuangan perpajakan.

Platform terkait wajib menjalankan prosedur identifikasi rekening keuangan atau due diligence.

Prosedur tersebut harus mematuhi seluruh ketentuan baku yang diatur dalam kerangka CARF.

Penyedia jasa wajib meminta formulir pernyataan diri yang valid dari setiap calon pengguna.

Formulir tersebut harus menjadi dokumen terpisah dari proses pembukaan akun perdagangan.

Pengelola platform juga wajib mengklarifikasi kewajaran serta validitas informasi dalam pernyataan.

Klarifikasi mengacu pada dokumen pendukung anti-pencucian uang serta prinsip mengenal nasabah.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, platform menentukan negara domisili pengguna aset.

Penyedia jasa wajib menyelenggarakan, menyimpan, serta memelihara seluruh dokumentasi pernyataan diri.

Pernyataan diri pengguna harus ditandatangani atau diberikan afirmasi secara sungguh-sungguh.

Dokumen tersebut juga harus mencantumkan tanggal perolehan secara jelas dan akurat.

Seluruh ketentuan ini memperkuat akses informasi keuangan guna kepentingan perpajakan nasional.