Lembaga antirasuah secara resmi menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv.

Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik merampungkan pemeriksaan terhadap sang tersangka pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memimpin langsung pengumuman penahanan tersangka di gedung merah putih.

Tersangka ditempatkan di rutan cabang gedung merah putih untuk menjalani masa penahanan pertama selama dua puluh hari ke depan.

Masa penahanan ini terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2026 hingga tanggal 7 September 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, lembaga penegak hukum telah mengumumkan status hukum tersangka pada tanggal 25 Februari 2025 dengan surat perintah penyidikan tertanggal 12 Februari 2025.

Mantan pejabat yang pernah memimpin kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten itu diduga menerima gratifikasi sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar.

Penerimaan tersebut meliputi dana untuk peragaan busana merek anak tersangka senilai Rp700.000.000 serta bentuk mata uang asing Rp10 miliar.

Selain itu, terdapat pula penempatan dana pada deposito bank perkreditan rakyat dengan nilai mencapai Rp10 miliar dalam rangkaian kasus ini.

Akibat perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku.

Dalam proses penyidikan yang berjalan, tim penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi guna melengkapi berkas perkara tersangka.

Beberapa saksi yang dipanggil meliputi pemeriksa pajak madya, direktur utama perusahaan valas, pimpinan perusahaan swasta, hingga ibu rumah tangga.