Pemerintah Korea Selatan meyakini bahwa pemangkasan latihan militer bersama yang diputuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bentuk tekanan strategis.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan pandangan tersebut dalam sebuah sidang resmi.

Cho menilai langkah peninjauan militer ini sengaja diarahkan untuk mendesak Seoul agar memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Washington.

Dukungan tersebut mencakup upaya perang melawan Iran serta penyelesaian sejumlah agenda bilateral yang belum tuntas.

Salah satu isu utama yang menjadi sumber gesekan adalah komitmen penanaman modal sebesar US$350 miliar di Amerika Serikat.

Komitmen investasi tersebut disepakati melalui perjanjian perdagangan yang ditandatangani pada tahun sebelumnya.

Kendati demikian, pihak Seoul belum mengumumkan rincian lengkap mengenai rencana proyek investasi tersebut ke publik.

Cho menjelaskan bahwa pemerintahannya tidak bisa bergerak terburu-buru dalam mengeksekusi rencana finansial itu.

Faktor kelayakan komersial serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku menjadi pertimbangan utama Seoul.

Pengumuman pemangkasan latihan militer ini disampaikan setelah otoritas kedua negara sepakat memperpendek durasi latihan tahunan.

Agenda latihan yang mulanya berjalan selama sebelas hari dipangkas menjadi lima hari saja.

Selain durasi waktu, porsi latihan di lapangan juga dikurangi secara signifikan menyusul instruksi langsung dari Gedung Putih.

Di sisi lain, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young turut memberikan pandangan serupa dalam sidang yang sama.

Chung berpendapat bahwa kebijakan ini juga mendekatkan langkah Trump untuk mengatur pertemuan baru dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Pengurangan intensitas latihan militer bersama dinilai sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang selama ini memicu kemarahan Pyongyang.