Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan vonis pidana penjara selama 15 bulan kepada mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumbawa, Subhan.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Lalu Moh. Sandi Iramaya di persidangan yang berlangsung pada Rabu, 19 Agu 2026 20:24 WIB.

Subhan dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan lahan sirkuit Motocross Grand Prix Samota tahun 2022 di Kabupaten Sumbawa.

Selain hukuman badan, hakim juga menetapkan terdakwa Subhan untuk membayarkan denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.

Terdakwa dinilai terbukti menyalahgunakan kewenangan serta jabatan sehingga memperkaya orang lain dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp6,7 miliar.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar dakwaan subsider penuntut umum terkait ketentuan perundang-undangan tindak pidana korupsi dan KUHP.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum sempat melayangkan tuntutan yang lebih tinggi dengan meminta hukuman penjara selama tiga tahun.

Jaksa juga meminta agar Subhan dibebankan denda sejumlah Rp500 juta subsider 140 hari kurungan pengganti berdasarkan dakwaan primer.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Subhan terbukti melanggar dakwaan subsider penuntut umum terkait Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya di persidangan.

Sebelumnya, jaksa menuntut agar Subhan dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun serta denda sebesar Rp500 juta dengan subsider 140 hari kurungan pengganti.

Tuntutan tersebut diajukan jaksa dengan meyakini bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala BPN Sumbawa telah terbukti melanggar dakwaan primer penuntut umum terkait pengadaan lahan sirkuit MXGP Samota.