Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodewyk Pusung dijadwalkan hadir secara daring dalam sidang praperadilan.

Agenda tersebut digelar untuk menguji keabsahan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung.

Kuasa hukumnya, OC Kaligis, menyatakan bahwa kehadiran kliennya sudah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang lanjutan dengan pemeriksaan melalui sambungan Zoom tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Dalam persidangan esok hari, Lodewyk berencana untuk mengungkap sejumlah pihak yang memegang peran vital dalam proses pengadaan.

Beberapa nama yang disebut meliputi eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana selaku Pengguna Anggaran.

Selain itu, terdapat pula nama Nyoto Suwignyo yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam instansi tersebut.

Pihak kuasa hukum turut menyebut sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen seperti Budi Utomo, Ermas Isnaeni Lukman, dan Dohardo Pakpahan.

Nama lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Sony Sonjaya selaku pejabat pemberi verifikasi izin dapur.

Pihak pemohon menegaskan bahwa Lodewyk sama sekali tidak terlibat dalam seluruh rangkaian proses pengadaan barang dan jasa.

Keterangan tersebut rencananya akan diperkuat oleh kehadiran tiga ahli dari Badan Gizi Nasional di dalam persidangan.

Tim hukum menilai apabila ketidakterlibatan kliennya terbukti, maka proses hukum dan penahanan terhadap Lodewyk tidak sah.

Dalam kesempatan sama, pihak pemohon kembali menyerahkan bukti laporan klarifikasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional.

Laporan tersebut memuat rincian nama pihak yang terlibat dalam pengadaan motor, bangunan, sandal, hingga titik dapur.

Lodewyk sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat dengan menyampaikan keterangan yang serupa.

Melalui kemunculannya via Zoom, ia ingin menegaskan posisinya sebagai pihak yang mengalami dugaan kriminalisasi.

Sebelumnya, permohonan praperadilan ini didaftarkan untuk menguji keabsahan penyitaan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus.