Pemerintah menyampaikan usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2027 mendatang sebesar Rp107.340.172,02 per jamaah.

Usulan BPIH untuk tahun tersebut tercatat mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menjelaskan rincian usulan itu saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

Rapat kerja tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Rabu.

Komposisi biaya itu terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih sebesar Rp42.936.068,81 atau 40 persen.

Selain itu terdapat komponen nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau setara dengan 60 persen dari total keseluruhan.

Setoran yang ditanggung jemaah dan nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH menjadi penopang utama pembiayaan tersebut.

Sebagai perbandingan pada tahun 2026, nilai BPIH berada di angka Rp87.409.365 per jamaah dengan porsi setoran jemaah mencapai 62 persen.

Pemerintah menyusun rancangan biaya ini dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan bagi para jemaah.

Prinsip efisiensi serta efektivitas tetap diperhatikan dalam proses penyusunan besaran anggaran tersebut.

Penyusunan rancangan BPIH 2027 menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp17.500 per dolar.

Sementara itu, asumsi untuk Saudi Riyal dipatok pada angka Rp4.666,67 per riyal dalam perhitungan anggaran.

Komponen biaya hidup bagi jemaah haji Indonesia diusulkan tetap sebesar 750 Saudi Riyal seperti tahun sebelumnya.

Di sisi lain, komponen biaya penerbangan mengalami penyesuaian yang cukup signifikan pada tahun mendatang.

Biaya penerbangan diusulkan naik dari sebelumnya Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919 per jemaah.

Kenaikan biaya penerbangan dipengaruhi oleh lonjakan harga avtur serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memberikan dampak terhadap harga minyak dunia serta biaya penerbangan.

Pihak kementerian berharap pembahasan usulan anggaran ini dapat berjalan lancar bersama pihak dewan.

Pembahasan tersebut disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan ibadah haji dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.