Pemerintah secara resmi mendorong penguatan sistem pencatatan manifest penumpang dan kendaraan untuk mendongkrak aspek keselamatan pelayaran di tanah air.

Langkah strategis tersebut muncul menyusul evaluasi mendalam terhadap rentetan insiden kecelakaan kapal laut yang melibatkan sejumlah armada.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya akurasi data transportasi laut yang harus menjadi prioritas utama pengawasan.

Setiap kapal diwajibkan memastikan seluruh muatan, kendaraan, serta penumpang yang diangkut telah tercatat valid sebelum memulai perjalanan.

Pihaknya menilai sistem pencatatan ini memerlukan integrasi menyeluruh antara layanan tiket, boarding, hingga data manifest harian.

Integrasi tersebut bertujuan agar jumlah total muatan faktual di dalam kapal benar-benar sama persis dengan catatan resmi.

Pengembangan sistem juga diarahkan agar proses pembaruan data dapat berjalan secara langsung dan berbasis satu data terpadu.

Kebijakan tegas disiapkan di mana kapal tidak akan memperoleh izin jalan apabila data manifest belum tervalidasi secara utuh.

Selain fungsi pengawasan awal, pencatatan identitas yang akurat juga memegang peranan krusial ketika terjadi situasi darurat di laut.

Setiap individu yang berada di atas kapal harus terdata dengan baik agar petugas dapat melakukan penelusuran secara cepat.

Evaluasi menyeluruh ini berkaca dari serangkaian musibah kecelakaan laut terdahulu yang sempat menimpa sejumlah armada kapal di perairan.

Dengan penerapan aturan yang jauh lebih ketat ini, Kementerian Perhubungan berharap risiko fatalitas dalam pelayaran dapat ditekan secara signifikan melalui validasi data yang akurat.