PT Angkasa Pura Indonesia resmi mengakhiri kerja sama operasional di Bandara Dhoho Kediri.

Langkah tersebut terjadi setelah pengakhiran Perjanjian Kerja Sama Operasi dengan PT Surya Dhoho Investama.

Kedua belah pihak menyepakati pengakhiran kerja sama tersebut berdasarkan itikad baik.

Perjanjian pengakhiran itu resmi ditandatangani pada tanggal 31 Agustus.

Dokumen tersebut mengatur penyelesaian hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, perjanjian juga mencakup masa transisi serta penyerahan dokumen dan aset.

Pihak berwenang memastikan bahwa pengakhiran kerja sama ini bukan berarti penutupan bandara.

Bandara Dhoho Kediri tetap beroperasi sebagai bagian dari sistem transportasi udara nasional.

Pengelolaan bandara kini ditetapkan kepada PT Surya Dhoho Investama.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Kementerian Perhubungan bertindak sebagai regulator untuk mengawal proses transisi.

Transisi ini berjalan secara bertahap guna menjaga kesinambungan operasional.

Aspek keselamatan, keamanan, serta pelayanan tetap menjadi prioritas utama.

Badan usaha pengelola juga telah mengajukan permohonan sertifikasi standar yang diperlukan.

Tahapan dan Sertifikasi Masa Transisi Pengelolaan Bandara

Secara umum, tahapan transisi mencakup penyelesaian kewajiban para pihak serta serah terima dokumen, aset, dan informasi operasional.

Pemenuhan persyaratan sertifikasi juga menjadi fokus penting agar peralihan tanggung jawab berjalan lancar.

Sebagai bagian dari proses tersebut, PT Surya Dhoho Investama telah menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Standar Badan Usaha Bandar Udara kepada Menteri Perhubungan.

Permohonan itu diajukan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, pihak pengelola juga menyampaikan permohonan rekomendasi penerbitan Sertifikat Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri. Dokumen pendukung seperti Aerodrome Manual dan Airport Security Programme turut dilampirkan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan terus mengawasi kesiapan personel, fasilitas, hingga standar pelayanan jasa kebandarudaraan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh ketentuan regulasi dipenuhi demi menjaga kepentingan masyarakat.