Langkah strategis ditempuh parlemen dalam mengawal regulasi pekerja transportasi berbasis aplikasi.

Pimpinan DPR memimpin rapat koordinasi terkait finalisasi aturan baru tersebut.

Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sejumlah kementerian terkait turut hadir dalam pembahasan penyempurnaan regulasi.

Pembahasan difokuskan pada penguatan perlindungan pekerja sektor transportasi online.

Perluasan Cakupan Regulasi Pekerja

Aturan yang sedang disempurnakan mencakup penambahan cakupan bagi kurir.

Regulasi tersebut tidak lagi sebatas mengatur angkutan orang saja.

Kurir pengantar barang dan makanan kini turut masuk dalam rancangan Perpres.

Kementerian UMKM akan mengampu para pelaku transportasi online tersebut.

Sementara itu, tarif barang dan makanan ditangani oleh Komdigi.

Adapun tarif angkutan orang tetap berada di bawah wewenang Kementerian Perhubungan.

Kebijakan tarif angkutan orang telah menerapkan potongan komisi maksimal 8 persen.

Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 Juli 2026 melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

Pengemudi dikabarkan menerima pendapatan minimal 92 persen dari tarif.

Menteri UMKM menyatakan pihaknya akan segera menemui asosiasi dan aplikator.

Langkah penyerapan aspirasi final dilakukan sebelum aturan diterbitkan resmi.

Kementerian Sekretariat Negara menargetkan aturan rampung akhir bulan ini.

Pemerintah dan DPR masih akan menggelar satu pertemuan tambahan sebelum pengesahan.

Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyampaikan bahwa pihaknya akan melibatkan lebih banyak pihak untuk mencari titik keseimbangan tarif yang paling optimal.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa perluasan cakupan ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara akan memimpin langsung proses harmonisasi aturan tersebut yang ditargetkan terbit akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan.

Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa skema tarif masih dalam tahap simulasi dan belum bisa diumumkan kepada publik.

Pertemuan lanjutan dengan organisasi ojek online, aplikator, serta kementerian terkait dijadwalkan kembali digelar sebelum Perpres resmi diterbitkan pada Selasa, 18 Agu 2026 19:53 WIB.