Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengungkapkan laporan kinerja lembaganya di hadapan publik.

Ia menyampaikan bahwa lembaga legislatif bersama pemerintah telah merampungkan pembuatan produk hukum sepanjang periode tersebut.

Sebanyak 28 rancangan undang-undang berhasil disahkan menjadi undang-undang sejak awal masa persidangan tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Puan dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Jumat.

Seluruh produk hukum yang telah disahkan tersebut berasal dari kontribusi berbagai alat kelengkapan dewan yang ada.

Rincian pengesahan mencakup tiga undang-undang dari Komisi I, sepuluh undang-undang dari Komisi II, serta tiga undang-undang dari Komisi III.

Selain itu, Komisi VI merampungkan dua undang-undang, sementara Komisi VII dan Komisi VIII masing-masing menyelesaikan satu undang-undang.

Komisi XI bersama Komisi XIII masing-masing mencatatkan penyelesaian dua rancangan undang-undang dalam periode tersebut.

Badan Legislasi turut berkontribusi dengan merampungkan tiga undang-undang, serta satu undang-undang melalui panitia khusus.

Memasuki masa persidangan berikutnya, lembaga legislatif akan memfokuskan perhatian pada pembahasan 14 rancangan undang-undang.

Dewan juga berencana melanjutkan proses penyusunan terhadap 43 rancangan undang-undang yang saat ini masih dalam tahap awal.

Agenda pembahasan lanjutan tersebut turut mencakup rencana penyusunan undang-undang mengenai perampasan aset.

Puan menekankan bahwa tolok ukur utama pembentukan undang-undang bukan sekadar seberapa banyak produk hukum yang berhasil diterbitkan.

Pihaknya menilai bahwa kualitas regulasi harus diukur dari seberapa besar manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.