Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Regulasi baru tersebut disahkan melalui rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang berlangsung pada Rabu (12/8).

Dokumen ini diposisikan sebagai landasan kebijakan lingkungan hidup yang berlaku untuk tiga dekade ke depan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi Asikin menyatakan bahwa wilayahnya menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

Tantangan tersebut meliputi perubahan iklim, berbagai bentuk pencemaran, hingga keterbatasan sumber daya alam yang tersedia.

Selain itu, kebutuhan ruang perkotaan juga terus meningkat seiring status wilayah ini sebagai pusat ekonomi dan kota global.

Menurut Dudi, aturan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menjelaskan bahwa regulasi ini memberikan arah kebijakan perlindungan lingkungan selama tiga dekade.

Ia menegaskan bahwa proses pembangunan dan pemanfaatan ruang tidak boleh mengabaikan kemampuan daya dukung lingkungan.

Seluruh proses pembangunan harus memastikan agar kemajuan hari ini tidak menjadi beban bagi generasi masa depan.

Setelah ketetapan ini, aturan tersebut akan diintegrasikan langsung ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah juga akan memantau pelaksanaan kebijakan ini secara berkala menggunakan sejumlah indikator terukur.