Kepala daerah diminta membantu mempercepat proses perizinan agar operasional berjalan baik.

Salah satu perhatian khusus adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Perangkat daerah terkait termasuk Dinas Kesehatan diminta memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Arahan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat edaran yang ditujukan kepada para kepala daerah.

Pemerintah pusat dan daerah memastikan dukungan administratif berjalan lancar tanpa hambatan.

Pemerintah juga mulai memperketat akurasi data penerima manfaat program tersebut.

Badan Gizi Nasional bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama memutakhirkan data.

Data biometrik seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata dimanfaatkan untuk mencegah data ganda.

Pemerintah ingin memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh satu orang secara tepat.