Menteri Dalam Negeri Tito Karnagri meminta para kepala daerah ikut memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan pasokan pangan dari masing-masing wilayah.

Kebijakan itu dinilai mampu membuat anggaran negara untuk program tersebut berputar langsung di tingkat lokal.

Selain itu, perputaran dana tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Arahan ini disampaikan dalam rapat koordinasi virtual lintas daerah bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat pada hari Kamis (13/8/2026).

Tito meminta potensi produksi pangan di daerah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pemerintah daerah dapat melibatkan dinas pertanian dan dinas perikanan untuk memasok kebutuhan bahan baku tersebut.

Melalui keterlibatan itu, produk dari petani dan nelayan lokal bisa masuk ke dalam rantai pasok program.

Dana program tidak hanya berhenti sebagai belanja makanan, tetapi juga berputar melalui penyerapan komoditas pangan.

Kondisi tersebut dinilai bisa memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian masyarakat daerah.

Pelaksanaan program ini juga membantu kepala daerah mencapai sejumlah indikator pembangunan.

Pencapaian indikator tersebut dapat diraih tanpa harus menggunakan anggaran daerah sama sekali.

Keuntungan utamanya adalah pembiayaan program bersumber penuh dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dengan demikian, anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dipakai untuk kebutuhan pembangunan lainnya.

Program ini juga berpotensi membantu mengurangi kemiskinan ekstrem serta tingkat pengangguran.

Selain itu, program tersebut turut berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di berbagai wilayah.

Dukungan pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penyediaan pasokan bahan baku pangan.