Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan kritik tajam terkait pengelolaan sumber daya mineral nasional.

Ia menilai bahwa kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memberikan keuntungan besar bagi pihak asing.

Menurut pandangannya, penguasaan oleh pihak luar tersebut merupakan konsekuensi langsung dari arah kebijakan masa lalu.

Kondisi ini disebutnya membuat China mendominasi hampir seluruh sektor sumber daya mineral di tanah air.

Ferdinand berpendapat bahwa situasi tersebut berdampak langsung terhadap beban fiskal yang kini harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Seharusnya, kekayaan mineral yang melimpah dapat diandalkan secara penuh untuk menopang anggaran negara serta membiayai subsidi masyarakat.

Namun, program hilirisasi yang berjalan justru dinilai melibatkan pihak asing secara berlebihan dalam kepemilikan dan pengelolaan tambang.

Hal itu diklaim membuat negara kehilangan potensi besar dari penerimaan kekayaan alam untuk kepentingan publik.

Akibat keterbatasan sumber pembiayaan tersebut, tekanan terhadap penerimaan pajak masyarakat menjadi semakin meningkat.

Ferdinand menegaskan bahwa dirinya akan terus mempersoalkan kebijakan masa lalu yang dianggap merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Ia menyoroti bahwa alih-alih memberi nilai tambah bagi kemandirian domestik, proses pengolahan justru menyerahkan kendali besar kepada kepentingan luar.

Pemerintahan saat ini dinilai harus menanggung beban berat dalam mencari sumber pendanaan di tengah keterbatasan kontribusi kekayaan alam.