Sidang lanjutan perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali memicu perdebatan hukum.

Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim agar Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa dikenakan kewajiban melapor.

Permintaan tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari kuasa hukum terdakwa, Abdullah Alkatiri.

Abdullah menilai usulan jaksa itu memunculkan kejanggalan dalam proses peradilan yang sedang berjalan.

Menurutnya, kewajiban lapor kepada jaksa mengindikasikan bahwa posisi seseorang masih berada dalam tahap penyidikan.

Ia menyebutkan bahwa ketentuan tersebut membuat status kliennya secara tersirat kembali menjadi tersangka, bukan terdakwa.

Pihak kuasa hukum menilai seluruh proses persidangan semestinya tidak dapat dilanjutkan jika status hukumnya masih tersangka.

Selain itu, dakwaan baru yang dibacakan dalam sidang dianggap cacat hukum dan batal demi hukum.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum memberikan penjelasan terkait alasan di balik usulan kewajiban lapor tersebut.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kehadiran terdakwa dalam agenda persidangan berikutnya.

Jaksa juga menegaskan bahwa terdakwa sebelumnya telah menyatakan kesediaannya bersikap kooperatif selama proses hukum.

Penuntut umum menekankan bahwa menghadirkan terdakwa ke ruang sidang merupakan kewajiban yang harus dijalankan.

Pihak kejaksaan juga mengingatkan bahwa Dokter Tifa sebelumnya telah sepakat untuk memenuhi panggilan wajib lapor sebagai bentuk kooperatif.