Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa menetapkan hasil kerja Panitia Khusus Hak Angket.

Keputusan tersebut berujung pada usulan pemberhentian atau pemakzulan terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.

Dian Purnamasari selaku anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyetujui usulan ini.

Persetujuan pemakzulan tersebut disepakati secara bulat oleh tujuh fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut.

Bahkan, seluruh anggota dewan yang berjumlah 45 orang turut menandatangani persetujuan terhadap usulan pemakzulan bupati.

Setelah penetapan keputusan politik ini selesai, proses selanjutnya akan dilakukan oleh pimpinan DPRD Gowa.

Pimpinan dewan akan menyampaikan usulan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan kajian dan putusan sesuai mekanisme.

Mekanisme lanjutan mengharuskan Mahkamah Agung untuk mengkaji dan memutuskan perkara sebelum diteruskan ke tingkat berikutnya.

Apabila Mahkamah Agung mengeluarkan putusan, proses berikutnya akan diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri nantinya yang akan menindaklanjuti dan mengambil keputusan resmi untuk memberhentikan bupati.

Dian menegaskan bahwa setelah penetapan hasil Pansus ini, DPRD Gowa sudah tidak lagi memiliki proses politik lanjutan.

Seluruh tahapan berikutnya sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung untuk memberikan keputusan hukum yang sah.

Terkait jadwal pasti pengiriman dokumen ke Mahkamah Agung, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pimpinan DPRD Gowa.

Fraksi Gerindra menilai kepala daerah tersebut sudah tidak layak lagi memimpin jalannya pemerintahan Kabupaten Gowa.