Kendati demikian, Majelis Hakim tetap menetapkan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana sebagai Tergugat II Intervensi.

GEMAS menegaskan gugatan ini ditujukan untuk menguji legalitas pemberian gelar berdasarkan hukum administrasi dan asas kepatutan.

Pemberian gelar dinilai bertentangan dengan prosedur serta mencederai asas kepastian hukum dan kecermatan.

Terdapat kontradiksi antara integritas moral kepahlawanan dengan dokumen resmi mengenai dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Selain itu, TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 mengatur penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Seluruh dalil tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan belum diputus secara final.

Penolakan terhadap usulan gelar pahlawan ini juga pernah disuarakan dalam tiga periode berbeda pada tahun 2010, 2015, dan 2025.

Para penggugat berharap Majelis Hakim dapat memeriksa serta memutus perkara secara independen berdasarkan fakta persidangan.