Kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menilai Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak objektif dalam putusannya.

Penilaian itu muncul setelah hakim menggugurkan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran dan memutuskan tidak melanjutkan perkara.

Rully menyampaikan hal tersebut usai sidang lanjutan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11), dengan posisi sebagai pihak tergugat II intervensi.

Menurutnya, sikap dan keputusan majelis hakim mengabaikan tatanan hukum acara secara prosedural.

Keberatan atas Penghentian Perkara

Rully mengaku dirugikan oleh putusan tersebut. Ia menegaskan pihaknya ingin melanjutkan perkara untuk membuktikan kebenaran melalui jalur hukum.

Ia menyebut tujuan itu untuk menunjukkan keseriusan bahwa tuduhan para penggugat terhadap Gibran sebagai Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah diterimanya permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan perkara.

Rully menilai majelis sendiri mengakui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara tegas kewenangan tergugat meminta penghentian perkara yang sedang disidangkan.

Ia juga menyebut pernyataan majelis bahwa perkara gugur merupakan kekeliruan.

Selain itu, Rully menilai majelis melampaui kewenangan dengan menyatakan putusan tidak dapat ditempuh upaya hukum.

Menurutnya, sikap tersebut bertentangan dengan hukum acara karena putusan semestinya dapat diajukan upaya hukum.

Rully juga menyinggung putusan lain yang terkait persoalan penyetaraan pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Ia menilai MK tidak mengabulkan permohonan untuk memanggil Gibran, sementara di MA terjadi putusan yang disebutnya sangat kilat dan tidak rasional.

Dalam pandangannya, dua lembaga kekuasaan kehakiman itu belum mencapai kebenaran hakiki dalam mengadili perkara tersebut.