Muhammad Rullyandi, kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menggugurkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia menilai majelis hakim tidak objektif dalam menangani perkara yang diajukan PT Mercy Toga Kirana.

Keberatan itu disampaikan Rullyandi dalam sidang lanjutan di PTUN Jakarta. Ia hadir sebagai pihak tergugat II intervensi.

Menurutnya, keputusan menggugurkan perkara telah mengabaikan ketentuan hukum acara dan merugikan pihaknya.

Rullyandi justru menginginkan proses persidangan dilanjutkan agar tuduhan terhadap Gibran dapat diuji melalui mekanisme hukum.

"Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural," ujar Rullyandi dalam persidangan.

Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan perkara diperlukan untuk membuktikan bahwa tuduhan para penggugat terhadap Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, tidak dapat dibuktikan.

Dua Persoalan yang Disorot

Rullyandi mempersoalkan penerimaan permohonan Tergugat Dikdasmen untuk menghentikan proses persidangan. Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Ia menyebut majelis hakim sebenarnya mengakui bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara tegas kewenangan tergugat untuk meminta penghentian perkara yang sedang diperiksa.

"Padahal Majelis mengakui bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas untuk Tergugat bisa meminta untuk menghentikan perkara yang sedang disidangkan dalam perkara di PTUN," ujar Rullyandi.

Selain itu, Rullyandi menilai pernyataan majelis hakim bahwa putusan tersebut tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum bertentangan dengan hukum acara.