Ia berpandangan bahwa putusan yang menggugurkan gugatan masih dapat diajukan banding. Karena itu, ia mempersoalkan sikap majelis hakim yang menyatakan tidak tersedia upaya hukum lanjutan.

"Sikap Majelis dalam menyatakan tidak bisa dilakukan upaya hukum banding itu terhadap putusan ya, itu bertentangan dengan hukum acara.

Karena putusan ini bisa diajukan upaya hukum," ujarnya.

Rullyandi juga menyinggung proses hukum lain terkait polemik penyetaraan pendidikan Gibran, yakni di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Terhadap MK, ia menilai lembaga tersebut telah melakukan tindakan politis karena tidak mengabulkan permohonan untuk menghadirkan Gibran.

Sementara terkait MA, ia mempersoalkan proses pengambilan keputusan yang dianggap berlangsung terlalu cepat dan tidak rasional.

"Ini sebuah catatan hukum kita bahwa tiga lembaga peradilan, dua lembaga kekuasaan kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ya, belum sampai pada suatu kebenaran yang hakiki dalam mengadili suatu perkara," ucap Rullyandi.