Proses hukum terkait penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto masih terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Perkara ini berjalan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 6 November 2025.

Terkini, ahli waris Soeharto yaitu Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut telah dikabulkan untuk masuk menjadi Tergugat II Intervensi.

Perkembangan tersebut disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau GEMAS yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

Dinamika Persidangan di PTUN Jakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima permohonan dari Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana pada tanggal 13 Juli 2026.

Permohonan tersebut dikabulkan melalui penetapan majelis hakim yang dibacakan pada tanggal 16 Juli 2026 yang lalu.

Pada tanggal 30 Juli 2026, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban resmi atas gugatan yang dilayangkan para pemohon.

Selain gugatan dari warga Kedung Ombo di Boyolali, perkara ini juga diajukan oleh koalisi GEMAS secara kelembagaan.

Saat ini, persidangan yang diajukan oleh GEMAS telah memasuki tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak.

Bergabungnya ahli waris Soeharto menghadirkan dinamika baru dalam sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan.

Pandangan Hukum dan Substansi Gugatan

Sejak awal proses hukum dimulai, GEMAS telah menyatakan keberatan atas keterlibatan Tutut dalam perkara tersebut.

Objek sengketa yang diperiksa PTUN merupakan keabsahan tindakan hukum publik Presiden Republik Indonesia dalam menerbitkan keputusan.

Perkara ini dinilai tidak berkaitan dengan hak keperdataan, hak waris, ataupun kepentingan pribadi keluarga.