Pemerintah pusat telah mengalirkan dana senilai Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Anggaran masif tersebut difokuskan khusus untuk menuntaskan kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta pegawai paruh waktu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pencairan dana ini sudah mulai berjalan sejak pekan lalu secara bertahap.

Langkah penyaluran anggaran ini memiliki payung hukum resmi yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026.

Besaran dana itu terbagi menjadi alokasi Rp10 triliun untuk penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, sisa anggaran yang bernilai lebih dari Rp8 triliun merupakan tambahan atau top up Dana Alokasi Umum.

Tito menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurai berbagai permasalahan belanja pegawai yang kerap melanda daerah.

Nantinya, pihak pemerintah daerah masing-masing yang akan membayarkan langsung gaji kepada para pegawai tersebut.

Selain untuk kebutuhan belanja pegawai, dana tambahan ini juga dapat dipakai membiayai sektor pembangunan bagi daerah berfiskal lemah.

Wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi salah satu contoh prioritas pemanfaatan sektor pembangunan tersebut.

Kebijakan strategis ini merupakan wujud atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi fiskal di tingkat daerah.