Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya dana pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang dipakai tidak sesuai peruntukannya.

Dana anggaran tahun 2021-2023 tersebut bersumber dari temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil audit yang kemudian diurus oleh pihak bank.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan keterangan tersebut dalam konferensi pers penahanan empat tersangka.

Penyidik lembaga antirasuah itu juga tengah mendalami dana nonbujeter Bank BJB yang dialokasikan untuk berbagai kepentingan di luar operasional semestinya.

Salah satu penggunaan dana nonbujeter tersebut sedang ditelusuri penggunaannya untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada masa kepemimpinan lalu.

Selain itu, tim penyidik menemukan adanya aliran dana yang diduga melibatkan pihak nominee dan terus mendalami pihak-pihak terkait dalam perkara korupsi ini.

Empat orang tersangka yang telah resmi ditahan meliputi pejabat internal bank bjb serta sejumlah pimpinan perusahaan swasta yang terlibat dalam pengadaan.

Para tersangka tersebut ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK terhitung sejak tanggal 10 Agustus sampai 29 Agustus 2026.

Sementara itu, satu tersangka lain yang menjabat sebagai Direktur Utama bank bjb periode 2019 hingga Maret 2025 belum ditahan karena mengaku sedang sakit.

Penyidik menyatakan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan jika alasan kesehatan tersebut terbukti benar atau mengambil langkah paksa apabila informasi itu tidak valid.