Pemerintah meluncurkan aksi kolaborasi perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal persampahan di Tempat Pengolahan Sampah Refuse-Derived Fuel Rorotan, Jakarta Utara.

Program tersebut melibatkan kerja sama lintas instansi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyampaikan dorongan perubahan penyebutan profesi pemulung menjadi pekerja pemilah sampah.

Perubahan istilah tersebut diharapkan dapat segera diikuti dengan pengakuan kompetensi resmi melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Kelompok pekerja tersebut dinilai memegang peran vital dan disebut sebagai green collar workers karena kontribusinya terhadap lingkungan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen perluasan jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal di bidang persampahan.

Kebijakan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur pemberian diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Kementerian Ketenagakerjaan segera melakukan penyesuaian klasifikasi pekerjaan dan struktur jabatan agar profesi mulia tersebut masuk secara sistem.

Di lokasi terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang dirancang mampu mengolah ribuan ton setiap hari.

Sebagian besar tenaga kerja di fasilitas tersebut dilaporkan telah terdaftar dalam program jaminan sosial melalui dukungan pemerintah daerah setempat.

Fasilitas pengolahan di Rorotan sendiri dirancang untuk mampu menangani ribuan ton sampah setiap harinya guna menekan berbagai keluhan warga.

Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa operasional fasilitas pengolahan modern ini kini jauh lebih ramah lingkungan dan tidak lagi menimbulkan gangguan bau.