Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak dalam menjalankan operasional Program Makan Bergizi Gratis bagi para penerima manfaat.

Dapur yang tidak memenuhi ketentuan dokumen higiene itu secara tegas diancam dengan sanksi penutupan secara permanen.

Kebijakan pengetatan tersebut merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola keamanan pangan program.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan lembaganya sama sekali tidak memberikan toleransi bagi dapur yang mengabaikan sanitasi.

Menurutnya, kepemilikan dokumen itu bukan sekadar kelengkapan administrasi semata melainkan indikator dasar produksi makanan.

Pernyataan tegas itu disampaikan usai melakukan diskusi bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para pakar.

Pertemuan penting tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Kesehatan pada hari Rabu tanggal 5 bulan 8.

Pihak Badan Gizi Nasional memberikan kesempatan kepada dapur yang masih dalam proses pengurusan untuk segera melengkapinya.

Setiap unit pelayanan yang sudah beroperasi namun belum memiliki sertifikat diberi batasan waktu hingga tanggal 10.

Setelah tenggat waktu tersebut berakhir, lembaga terkait akan langsung menindak tegas dapur yang belum memenuhi ketentuan.

Dokumen resmi tersebut menunjukkan terpenuhinya seluruh persyaratan higiene pada sarana produksi pengolahan makanan.

Dalam pelaksanaan program, sertifikat ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko keamanan pangan di lapangan.

Penerapan standar ini berhubungan secara langsung dengan kualitas makanan yang disiapkan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Pengelola dapur harus memastikan proses pengolahan, kebersihan peralatan, serta kondisi lingkungan memenuhi standar.

Langkah penertiban ini memperbesar kebutuhan kesiapan operasional bagi seluruh satuan pelayanan yang sedang berjalan.

Pemenuhan standar sanitasi kini diletakkan sebagai landasan utama sebelum menilai aspek layanan makan bergizi lainnya.

Dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, pengelola diharapkan segera menuntaskan seluruh persyaratan operasional.