Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menolak kebijakan batas biaya operasional dapur MBG maksimal Rp3.000 per penerima manfaat.

Organisasi itu menilai aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut berpotensi membebani dapur berkapasitas kecil, terutama di luar kota besar.

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa batas tersebut masih mungkin diterapkan oleh dapur berskala besar dengan rantai pasok efisien.

Namun, dapur menengah dan kecil disebut menghadapi kesulitan untuk menutup berbagai kebutuhan operasional.

Abdul menilai perbedaan kapasitas produksi dan kondisi distribusi membuat penerapan batas biaya seragam tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi setiap daerah.

"Bagi dapur berskala besar di kota-kota besar dengan rantai pasok efisien, angka tersebut mungkin dapat dikelola melalui pengetatan operasional.

Sebaliknya, bagi dapur berkapasitas menengah-kecil atau di luar aglomerasi utama, angka tersebut sangat ketat untuk menutupi biaya riil di luar bahan baku utama," ujar Abdul Rivai Ras.

Menurut Abdul, pembatasan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari logistik, pengemasan, utilitas hingga tenaga kerja.

Kebijakan itu memang bertujuan menjaga efisiensi penggunaan anggaran negara, tetapi penerapannya dinilai belum mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah.

"Jika melihat kondisi di lapangan, sebagian anggota menilai kebijakan ini belum sepenuhnya realistis apabila diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia," kata Abdul.

Keluhan Mitra SPPG

APPMBGI juga menerima sejumlah keluhan dan keberatan dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui posko pengaduan.

Salah satu persoalan utamanya adalah perbedaan kapasitas produksi yang memengaruhi besaran biaya setiap porsi makanan.