"Dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah kapasitas optimal menghadapi beban biaya tetap per porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dapur berkapasitas ribuan porsi," ujar Abdul.

Selain kapasitas produksi, kondisi geografis turut menentukan besarnya pengeluaran operasional.

Biaya transportasi, bahan bakar, dan sewa fasilitas dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

"Mitra di wilayah dengan medan distribusi yang menantang merasa batas biaya tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya logistik harian," kata Abdul.

Abdul mengingatkan bahwa tekanan anggaran berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan program MBG.

Keterbatasan biaya dikhawatirkan menghambat pemenuhan standar higienitas, variasi menu, serta kualitas pengemasan makanan.

Persoalan anggaran juga berpengaruh terhadap kemampuan mitra memberikan insentif kepada tenaga pengelola, ahli gizi, juru masak, dan kurir lokal.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pergantian pekerja dapur.

"Keterbatasan anggaran operasional juga menyulitkan mitra memberikan insentif yang layak kepada tenaga pengelola, ahli gizi, juru masak, dan kurir lokal.

Pada akhirnya, kondisi ini dapat berdampak terhadap tingkat pergantian pekerja dapur," ujar Abdul.

Tekanan finansial berkepanjangan juga dikhawatirkan mengancam keberlangsungan usaha mitra swasta dan kelembagaan lokal yang terlibat dalam program MBG.

Menurut Abdul, kondisi tersebut dapat menurunkan motivasi mitra hingga mengganggu operasional dapur.

APPMBGI meminta BGN membuka ruang dialog untuk mengevaluasi kebijakan pembatasan tersebut.

Organisasi itu mengusulkan penerapan batas biaya yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat kemahalan geografis.

"Kami terus mendorong dialog konstruktif dengan BGN agar penerapan batas biaya operasional lebih fleksibel dan berbasis zonasi, dengan mempertimbangkan indeks kemahalan geografis serta skala volume dapur," kata Abdul.

Sebelumnya, BGN menetapkan batas maksimal biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa mekanisme pembatasan membuat perhitungan biaya operasional setiap SPPG didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani.

"Pengelolaan anggaran melalui efisiensi dan penguatan tata kelola dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras dan akuntabel," ujar Tysa Novenny dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11).