Isu mengenai potensi demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan dari kalangan buruh selama dua bulan ke depan resmi dibantah oleh pimpinan serikat pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan tidak ada rencana mobilisasi massa dalam skala besar.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meredam spekulasi yang beredar di tengah masyarakat mengenai gangguan keamanan akibat aksi buruh.

Menurut Said Iqbal, organisasi buruh tidak memiliki agenda turun ke jalan sepanjang Agustus hingga September 2026.

Ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang menyebutkan akan ada aksi massa besar pada periode tersebut.

Meskipun demikian, langkah organisasi setelah September mendatang akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap empat tuntutan utama.

Empat tuntutan tersebut mencakup pembebasan pajak Jaminan Hari Tua menjadi 0 persen dan penolakan ketentuan pesangon sebesar 0,5 kali aturan.

Selain itu, buruh juga menuntut revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya.

Tuntutan terakhir yang disuarakan adalah percepatan proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan oleh pihak terkait.

Said Iqbal menambahkan bahwa rencana aksi di kemudian hari tidak akan terjadi apabila pemerintah segera menjawab seluruh tuntutan tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Said Iqbal dalam sesi konferensi pers secara daring yang berlangsung pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Ia memastikan bahwa kabar mengenai potensi kerusuhan yang dikaitkan dengan kelompok buruh adalah informasi yang sama sekali tidak benar.

Sikap resmi organisasi ini sekaligus berfungsi untuk meredam berbagai spekulasi publik terkait situasi keamanan.

Said Iqbal menekankan bahwa kelompok pekerja tetap mengutamakan kondusivitas sembari menunggu langkah konkret dari pemerintah.