Pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 bagi para pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace.

Kebijakan penundaan tersebut dijadwalkan berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2026.

Langkah penundaan ini diambil sebagai upaya nyata untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.

Melalui kebijakan ini, pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 resmi ditunda hingga tanggal 31 Oktober 2026.

Aturan tersebut mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya atas penghasilan pedagang di sistem elektronik.

Seiring dengan keputusan penundaan itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak juga akan membatalkan surat keputusan penunjukan marketplace yang sebelumnya sudah diterbitkan.

Sejumlah platform yang sempat ditunjuk meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan BliBli yang nantinya bakal ditetapkan kembali mendekati waktu pemberlakuan kebijakan.

Selain pembatalan penunjukan, dana PPh Pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut oleh marketplace dari pedagang domestik dipastikan bakal dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa penundaan ini hanya berfokus pada waktu penerapan saja tanpa mengubah substansi aturan di dalam peraturan menteri keuangan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan sinyal kuat mengenai penundaan implementasi pajak platform digital yang mulanya direncanakan mulai efektif pada bulan Agustus 2026.

Menurut penjelasan Purbaya saat berada di Jakarta, pemerintah masih memantau perkembangan situasi perekonomian nasional secara saksama.

Pemerintah memilih menunggu sampai indikator daya beli dan kondisi ekonomi secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang stabil sebelum menerapkannya.