Pemerintah memastikan penyelesaian kewajiban finansial proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memasuki fase baru.

Langkah tersebut ditandai dengan pengambilalihan kepemilikan saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penanganan kewajiban finansial kereta cepat kini diatur langsung oleh Menteri Keuangan.

Pengelolaan pembiayaan tersebut dipastikan berada di bawah kendali penuh Kementerian Keuangan.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus.

Meskipun demikian, ia belum memaparkan secara mendalam mengenai mekanisme peralihan yang sedang berjalan.

Seluruh skema teknis pengambilalihan akan dijelaskan secara rinci oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di lokasi yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan penjelasan serupa.

Ia menyebutkan bahwa jajaran kabinet telah menyepakati langkah restrukturisasi keuangan PT KCIC.

Proses krusial ini dibahas bersama Danantara, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Keuangan secara terpadu.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berperan mengoordinasikan seluruh tahapan tersebut.

Tujuannya agar pengambilalihan saham dapat berjalan sesuai dengan rencana strategis pemerintah.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa saham PT KCIC dialihkan untuk dikelola oleh salah satu Special Mission Vehicle di bawah kementeriannya.

Dengan penerapan skema tersebut, pengelolaan aset dilakukan pemerintah tanpa menjadi beban langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Special Mission Vehicle dinilai memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola aset tersebut secara mandiri.

Sebagian keuntungan dari badan khusus itu akan dialokasikan untuk mendukung operasional pengelolaan.

Peralihan ini membuat porsi kepemilikan 60 persen saham Indonesia tidak lagi berada di bawah konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Sementara itu, 40 persen saham lainnya tetap dipegang oleh konsorsium asal Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Pemerintah menargetkan proses pengalihan kepemilikan saham PT KCIC rampung pada pertengahan bulan September 2026.

Seluruh tahapan administrasi saat ini tengah dipercepat agar restrukturisasi keuangan dapat segera diselesaikan.