Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Segera Jalankan Program Pascabencana Sumatra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 16 kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran untuk segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatra.
Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8).
Tito yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menegaskan, dari 32 kementerian/lembaga pelaksana, 16 di antaranya sudah menerima alokasi anggaran.
Adapun 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi BMKG, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain itu, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.
Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," ujar Tito.
Anggaran dan Dukungan Daerah
Berdasarkan rencana induk (renduk), pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mulai 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun.
Dokumen renduk disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menghimpun usulan kebutuhan dari daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.
Tito juga akan menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah terdampak.
Dengan begitu, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.
Ia mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 untuk penanganan paralel dengan kementerian/lembaga.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






