Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta 16 kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran untuk segera mengeksekusi program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana Sumatra.

Hal itu disampaikan Tito dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8).

Tito yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menegaskan, dari 32 kementerian/lembaga pelaksana, 16 di antaranya sudah menerima alokasi anggaran.

Adapun 16 kementerian/lembaga tersebut meliputi BMKG, Kemendikdasmen, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," ujar Tito.

Anggaran dan Dukungan Daerah

Berdasarkan rencana induk (renduk), pelaksanaan rehab-rekon berlangsung mulai 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran Rp100,1 triliun.

Dokumen renduk disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan menghimpun usulan kebutuhan dari daerah terdampak melalui kementerian/lembaga terkait.

Tito juga akan menyampaikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah terdampak.

Dengan begitu, provinsi maupun kabupaten/kota dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum dipenuhi oleh program pemerintah pusat.

Ia mengusulkan agar daerah terdampak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 untuk penanganan paralel dengan kementerian/lembaga.