Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Langkah tersebut dinilai krusial demi mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju.

Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan menyatakan bahwa program kerja tidak boleh berjalan terpisah.

Setiap program harus saling mendukung serta memperkuat satu sama lain.

Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah regional Sumatra yang berlangsung di Medan, Sumatra Utara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan di antara para pemimpin daerah.

Peningkatan pendapatan per kapita menjadi salah satu syarat utama yang harus dicapai Indonesia. Upaya ini memerlukan langkah konkret dari berbagai lini pemerintahan.

Sejumlah tokoh penting turut hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Selain itu, hadir pula Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Forum ini mengangkat tema besar mengenai daerah yang kuat untuk kedaulatan bangsa. Pembahasan spesifik di regional Sumatra berfokus pada hilirisasi sektor kehutanan, perkebunan, dan manufaktur.

Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian regional.

Berdasarkan data BPS, perekonomian nasional tercatat tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III-2026. Wilayah Sumatra menyumbang porsi 22,55 persen terhadap perekonomian nasional.

Meski memiliki andil besar, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra tercatat sebesar 4,95 persen pada periode yang sama.

Angka tersebut masih berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional.