Langkah pemecatan massal ini diambil secara langsung oleh pimpinan tertinggi instansi terkait demi menegakkan aturan operasional.

Sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah resmi kehilangan jabatannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan keputusan tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Lampung.

Pencopotan juga terjadi di Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, serta Jawa Tengah menyusul insiden kesehatan yang sempat terjadi.

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah dapur yang berada di SMK Negeri 6 Semarang akibat kasus keracunan.

Pemberhentian ini menyasar para kepala satuan yang terbukti melanggar disiplin operasional dan integritas pelaksanaan program.

Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bentuk disiplin organisasi terhadap berbagai temuan pelanggaran serius di lapangan.

Pelanggaran yang ditemukan tidak hanya terkait kasus keracunan tetapi juga mencakup dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan.

Pihak lembaga menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk keracunan maupun tindakan korupsi dalam program.

Sebagai bagian dari perbaikan tata kelola, sebuah sistem pengawasan berbasis digital kini sedang dalam tahap pengembangan.

Sistem baru tersebut dirancang agar seluruh proses operasional dapur dapat dipantau secara sistematis dan transparan.

Transparansi publik juga ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh orang tua dan sekolah.

Masyarakat kini dapat memantau kandungan gizi harian serta lokasi dapur tempat makanan tersebut diolah secara terbuka.