Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta Pusat.

Rombongan pimpinan lembaga legislatif tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.

Kedatangan mereka bertujuan menyerahkan dokumen konsep Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Pertemuan penting itu berlangsung pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026.

Ahmad Muzani menyatakan bahwa konsep yang diserahkan sebelumnya masih berupa draf pada tahun lalu.

Draf tersebut telah melalui proses pembahasan intensif oleh tim khusus yang dibentuk oleh pihak MPR.

Dalam kesempatan tersebut, para pimpinan MPR juga sempat melakukan diskusi mendalam bersama kepala negara.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan respons dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dokumen yang diserahkan.

Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme di internal MPR.

Hal tersebut berkaitan dengan upaya menjadikan konsep tersebut sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan.

Muzani menegaskan bahwa dokumen strategis ini tidak dirancang hanya untuk satu masa pemerintahan sesaat.

Dokumen ini diproyeksikan menjadi arah perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode kepemimpinan.

PPHN nantinya dipersiapkan menjadi dokumen hukum yang memuat arah kebijakan strategis pembangunan nasional.

Fungsi dokumen ini dirancang menyerupai Garis-Garis Besar Haluan Negara pada masa lalu.

GBHN sendiri sempat berlaku pada masa Orde Lama dan Orde Baru sebelum akhirnya dihapus.

Penghapusan tersebut terjadi seiring dengan adanya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi perencanaan pembangunan kemudian digantikan oleh undang-undang yang mengatur sistem perencanaan nasional.

Penyusunan dokumen baru ini merupakan rekomendasi resmi dari MPR periode 2014 hingga 2019.

Penerapan aturan ini sempat dikaji melalui amendemen terbatas maupun opsi metode lain seperti Ketetapan MPR.