Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menjatuhkan sanksi kepada dua pegawai sepanjang periode Januari hingga Juli.

Anggota Dewas KPK Sumpeno menjelaskan lembaganya menerima 14 pengaduan etik serta satu pengaduan tunggakan pada tahun 2025.

Sebanyak delapan aduan dari total laporan tersebut masih berada di tahap analisis mendalam.

Selain itu, terdapat lima aduan yang sudah masuk ke dalam tahap klarifikasi oleh pihak terkait.

Sumpeno mengungkapkan terdapat dua aduan yang akhirnya diputus melalui sidang etik resmi.

Salah satu dari dua aduan tersebut dijatuhi hukuman berupa sanksi berat dari lembaga pengawas.

Berdasarkan salindia yang ditampilkan saat konferensi pers, sanksi berat itu berkaitan dengan pelanggaran rangkap jabatan.

Pegawai yang dijatuhi hukuman berat diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka secara langsung.

Permintaan maaf tersebut harus diunggah di jejaring internal komisi atau portal selama 40 hari kerja.

Sementara itu, satu aduan lainnya telah diputus dengan menjatuhkan sanksi kategori sedang.

Paparan salindia di depan awak media menunjukkan kasus tersebut terkait pelanggaran kesusilaan.

Pelanggaran itu merujuk pada ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Huruf N mengenai kewajiban meminta maaf.

Berbeda dengan sanksi berat, hukuman pelanggaran kesusilaan ini dilakukan secara tidak langsung.

Pernyataan maaf disampaikan secara tertulis dan dibacakan di hadapan pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pengumuman permintaan maaf tersebut kemudian diumumkan dalam jejaring internal komisi selama 30 hari kerja.