Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada anggota KPU RI Parsadaan Harahap.

Sanksi tersebut diberikan karena ia terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam perkara nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026.

Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Heddy Lugito di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu, 29 Jul 2026 19:17 WIB.

Majelis menilai Parsadaan tidak mempunyai sense of ethic saat menerima tawaran dan memakai helikopter ke Cianjur.

Fasilitas helikopter tersebut dipakai untuk menghadiri pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan Cidaun.

Peristiwa penggunaan moda transportasi udara itu berlangsung pada tanggal 25 Januari 2024 yang lalu.

Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan tidak ada alasan mendesak lain selain jadwal teradu I ke Bengkulu.

Kepadatan jadwal kedinasan seorang pejabat publik tidak bisa dialihkan menjadi beban keuangan publik.

Penggunaan helikopter sebenarnya dibenarkan dalam kondisi bencana, keterisolasian, atau ancaman keselamatan.

Namun, kondisi objektif semacam itu tidak terungkap secara meyakinkan dalam persidangan perkara tersebut.

Dalih Parsadaan yang merasa tidak ada persoalan etik karena ada anggota DKPP dalam penerbangan turut ditolak.

Pertanggungjawaban etik melekat secara personal pada pemegang jabatan dan tidak bisa dialihkan.

Parsadaan terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7, serta Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Majelis DKPP juga memberikan sanksi peringatan keras kepada Abdullah Sapi'i selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat.

Ia dinilai tidak profesional dan tidak akuntabel karena ikut menaiki helikopter tanpa memberikan alternatif moda.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno direhabilitasi nama baiknya oleh majelis.