Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengambil langkah hukum dengan melaporkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Pengawas KPK.

Langkah pengaduan tersebut dilakukan secara daring oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Minggu (25/10/2026).

Pengaduan ini dilayangkan karena lembaga antirasuah tersebut dinilai tidak tegas dalam menyikapi absennya Menteri ATR Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron diketahui telah mangkir sebanyak dua kali dari panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik KPK.

Boyamin berpendapat bahwa pihak KPK seharusnya menerbitkan surat perintah membawa untuk melakukan penjemputan paksa terhadap menteri tersebut.

Selain kasus Nusron Wahid, ia juga menyoroti penanganan saksi mangkir lain pada perkara hukum berbeda yang ditangani oleh lembaga antirasuah.

Beberapa nama saksi yang disebut gagal dihadirkan meliputi Rektor USU Muryanto Amin serta Witjaksono dalam perkara terpisah.

Muryanto Amin dikaitkan dengan penyelidikan proyek jalan di wilayah Sumatera Utara.

Sementara itu, Witjaksono terseret dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

MAKI menilai sikap penegak hukum yang terkesan lamban dapat menurunkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat para saksi mengabaikan kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.