Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerbitkan enam surat perintah penghentian penyidikan hingga pertengahan tahun 2026.

Empat dokumen penghentian penyidikan dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK pada tahun ini.

Dua dokumen lainnya merupakan penghentian yang diterbitkan pada tahun 2025 namun baru dilaporkan pada 2026.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penjelasan tersebut.

Penghentian tersebut diterbitkan terhadap perkara yang tersangkanya meninggal dunia.

Langkah serupa juga diambil untuk perkara yang gugur setelah pemohon memenangkan praperadilan.

Daftar Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi

Siman Bahar selaku mantan Direktur Utama PT Loco Montrado meninggal dunia pada tahun 2026.

Kusnadi selaku mantan Ketua DPRD Jawa Timur meninggal dunia pada tahun 2025.

Budhi Sarwono selaku mantan Bupati Banjarnegara meninggal dunia pada tahun 2024.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghentikan kasusnya melalui praperadilan.

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej juga memenangkan praperadilan.

Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi memenangkan praperadilan dalam perkara yang sama.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penghentian ini merupakan konsekuensi hukum.

Dewan Pengawas KPK meminta lembaga antirasuah memperbaiki kepatuhan tenggat waktu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa penghentian penyidikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 merupakan konsekuensi hukum yang wajib ditempuh penyidik ketika menemui kondisi tertentu, termasuk saat tersangka meninggal dunia.

Ia merinci sejumlah nama seperti Siman Bahar, Kusnadi, hingga Budhi Sarwono yang perkaranya dihentikan karena telah berpulang.