Dewan Pengawas KPK segera memeriksa seorang staf administrasi lembaga antirasuah yang berstatus sebagai anggota Polri.

Oknum tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Anggota Dewas KPK Benny Mamoto menyatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Deputi Penindakan.

Koordinasi itu dilakukan untuk mengatur waktu pemeriksaan terhadap tersangka guna menggali informasi selengkap-lengkapnya.

Informasi tersebut nantinya akan dikaji dan dianalisis secara mendalam sebagai bahan evaluasi perbaikan internal lembaga.

Pihak Dewas meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu hasil proses penyidikan yang sedang berjalan.

Penyidikan kasus dugaan pemerasan ini diklaim berjalan secara transparan dengan dukungan bukti-bukti yang memadai.

Pemeriksaan juga mencakup analisis isi komunikasi perangkat telekomunikasi milik pihak-pihak yang terlibat.

Ketua Dewas KPK Gusrizal menegaskan bahwa lembaganya bakal memproses tersangka sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.

Status tersangka sebagai anggota kepolisian membuat pihak pengawas harus bersikap hati-hati dalam menangani laporan.

Apabila penanganan kasus diserahkan sepenuhnya kepada Polri, Dewas tidak memiliki hak untuk memeriksa pelanggaran etik.

Kendati demikian, pemeriksaan internal tetap dijalankan demi keperluan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

KPK sebelumnya telah menetapkan total empat orang tersangka dalam perkara dugaan pemerasan di wilayah Jawa Tengah.

Para tersangka itu meliputi bupati periode 2025-2030 serta sejumlah orang kepercayaan termasuk staf administrasi.

Seluruh tersangka kini telah mendekam di tahanan untuk masa penahanan pertama selama dua puluh hari.