Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi telah menerima total 14 pengaduan dugaan pelanggaran etik.

Laporan tersebut diterima sepanjang kurun waktu awal bulan Januari hingga akhir bulan Juli pada tahun ini.

Selain belasan aduan tersebut, pihak pengawas juga mencatat ada satu pengaduan etik yang merupakan tunggakan tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Dewas KPK, Sumpeno, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta Selatan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak delapan laporan masih berada pada tahap analisis oleh tim berwenang.

Sementara itu, lima aduan lainnya sudah masuk ke dalam tahapan klarifikasi dan saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Di sisi lain, terdapat dua pengaduan yang sudah menyelesaikan proses persidangan etik dan menghasilkan putusan.

Satu pelanggar dijatuhi sanksi berat berupa kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara terbuka langsung.

Permintaan maaf tersebut wajib diunggah pada jejaring internal komisi atau portal selama 40 hari kerja.

Satu pegawai lainnya terbukti melakukan pelanggaran Pasal 4 Ayat 1 Huruf N dan menerima sanksi sedang.

Hukuman tersebut berupa permintaan maaf terbuka tidak langsung yang disampaikan secara tertulis.

Pernyataan itu dibacakan di hadapan pimpinan atau pejabat pembina kepegawaian serta diumumkan di portal internal.

Pengumuman sanksi sedang tersebut wajib ditayangkan di portal internal instansi selama kurun waktu 30 hari kerja.